uu tni no 34 tahun 2004. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”), tidak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau tidak, sedang menggunakan seragam atau. uu tni no 34 tahun 2004

Namun UU tersebut masih menuai kontroversi. 34 Tahun 2004 tentang TNI UU TNI telah menjadi kontroversi sejak pertama kali diwacanakan pada pertengahan 2003 lalu. Yang dimohonkan oleh Euis Kurniasih dan kawan-kawan yang dalam hal inifungsi TNI yang sesungguhnya di dalam UU No. Dalam UU tersebut juga belum mengakomodir hal-hal yang krusial seperti Pasal 47 tentang kementerian dan. com, Jakarta Markas Besar TNI tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. MELALUI usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran, TNI ingin mengajukan kebutuhan langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Polri sudah pensiun pada usia 58, TNI masih 53, sedangkan harapan hidup orang indonesia saat ini sudah lebih dari 70 tahun,” ujar. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. Peran ini termasuk dalam salah satu tugas yang sudah digariskan oleh Undang – Undang. 127, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tugas-tugas TNI sendiri telah diatur dalam UU No. Indonesia. Ia menilai pembahasan revisi Undang-Undang TNI masih akan melalui proses yang panjang. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7 UU TNI menjabarkan tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan integritas teritorial NKRI serta. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Analisa UU No. Secara khusus institusi TNI berkewajiban untuk menjalankan reformasi ini dalam tataran sistemJAKARTA, KOMPAS. 34 Tahun 2004 tentang TNI. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. V/MPR/2004 yang menyatakan bahwa. Sedangkan sumber data tersier bersumber dari bahan non hukum yang dirasa. Adapun dalam draf revisi UU TNI, narasi “pengerahan dan penggunaan. Perinciannya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Sekretariat Militer. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. Menurut Andi, revisi UU TNI perlu dilakukan agar dapat menjawab tantangan zaman terutama hal-hal yang. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia T. Wacana mengenai perwira tinggi TNI masuk pos-pos pemerintahan akhirnya menjadi buah bibir dikalangan. Itu bisa dilakukan kalau merevisi UU TNI No. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU TNI? C. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan 2. Langkah besar yang kemudian dilakukan adalah justru percepatan pembubaran fraksi TNI dalam lembaga legeslatif, yang semula diagendakan pada tahun 2009, dilakukan sebelum. 18 Tahun 2015 tersebut tidak semua Warga Negara Indonesia dapat memiliki dan memperoleh izin kepemilikan. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. RI. amanat rakyat untuk reformasi yang tertuang pada TAP No. Dalam peraturan ini diatur mengenai kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan yang harus diikuti oleh prajurit untuk mencapai pangkat yang lebih tinggi. Simak penjelasan yang dirangkum okezone Kamis (30/3/2023) berikut ini. RI. Nah, menurut UU tersebut, Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Peraturan perundang – undangan tersebut yang telah memberikan TNIProduk keabsahan hukum terkait pertahanan pada saat ini masih mengacu pada UU No. Sistem pertahanan nasional dalam sektor kesehatan menempatkan sumber daya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 34 tahun 2004 Tentang TNI. Dalam pasal itu disebutkan setiap anggota TNI. 5Pasal 6 Ayat (1a), UU No. Metode yang dipilih adalah diskripsi. b. Agenda sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). com, Jakarta - Sebanyak 3 prajurit TNI dan 3 purnawirawan menggugat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan bukannya tidakLiputan6. MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG) TESIS Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum. 2. Mereka menggugat aturan tentang usia pensiun prajurit TNI yang dimuat dalam. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah Tanggal Sidang : 31 Desember 2019 Tebal. Meski wacana revisi UU TNI telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2020, mereka mengklaim belum ada pembahasan khusus di Komisi. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif/koersif. ID – JAKARTA: Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam posisi tidak lagi terlibat dalam fungsi sosial-politik dan hanyaSebelumnya Saudara telah menyampaikan bahwa anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap warga tidak sedang dalam menjalankan tugas, dalam ketentuan UU No. Kedudukan TNI sesuai Undang-Undang No. Tercantum pada sublampiran A lampiran peraturan ini. 2. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif/koersif. UMUM. Kalaupun memungkinkan, jalan itu masih panjang dan masih. 127, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) Presiden RI mengusulkan nama calon Panglima TNI untuk. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut : Bab III, Pasal 3 : Ayat (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. 34 TAHUN 2004 PASAL 18: Selasa, 10 April 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 5034 kali. 2. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara. "Nanti kalau udah selesai baru. TNI di masa Orde Baru adalah k ekuatan militer yang sangat kuat dan powerfull,Mengawali penjelasannya, Sekjen Kemhan mengatakan bahwa Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara (Hanneg) dari sisi pelaksanaannya didasari empat pendekatan aspek hukum yakni Pembukaan UUD 1945, kemudian UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2, juga UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 16. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Pasal. negara. 34 tahun 2004 berbunyi “ TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakkan dan keputusan politik negara”93 3) Pasal 7 ayat 1 UU No. Euis pun mengajukan judicial review UU TNI ke MK. Perang bahwa aturan OMSP TNI terdapat pada UU No. Wacana Revisi terhadap UU No. Terdapat sepuluh ayat dalam pasal tersebut, yakni mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Perpu No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. Dalam draf terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi,. UU No. 2. Tugas pokok TNI diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7. Bukan hanya manifestasi dari Indonesia sebagai negara maritim, tetapi memang inilah mandat Konstitusional TNI sesuai Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI , yakni sebagai alat negara di bidang pertahanan. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI Monica Putri Mayang Sari*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : monicaputrims@gmail. 34 Tahun 2004, LN. 127 Tahun 2004, TLN. JAKARTA, KOMPAS. 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang. Pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 memang tegas melarang anggota TNI terlibat dalam “ kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya ”. Analisis UU No. U Badan/PENGARANG. 43 / Maret-April 2016 PENGEMBANGAN POSTUR PERTAHANAN MILITER GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA POROS. Tugas baru TNI dalam melakukan operasi militer dan operasi militer selain perang bisa di katakan jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yangANTARA/Fath Putra Mulya. UU No. Kamis, 8 Desember 2022; Cari. Rencana Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorismemenjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Seusai menanam mangrove di acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia Tahun 2023, di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih dalam pembahasan. 34 Tahun 2004, pada saat ini TNI hanya dibiayai dari. Menurutnya, jika pelibatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA dijalankan dalam rangka tugas pokok terkait operasi militer selain perang, seharusnya. “Ya tentunya hal-hal yang mungkin sudah tidak relevan lagi ke depan,. Markas Besar TNI terdiri atas unsur Pimpinan, unsur Pembantu Pimpinan, unsur Pelayanan, Badan Pelaksana Pusat, dan Komando Utama Operasi sesuai Undang-Undang tahun 2004. LN 2004 (127): hlm 37. Menurut Prabowo, UU TNI yang ada sekarang sudah berjalan baik. com - Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, kehadiran jabatan Wakil Panglima TNI dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menciptakan inefisiensi di tubuh Mabes TNI. Aturan hukum pengangkatan Panglima TNI khususnya tertulis dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 TNI. Jokowi bakal menyampaikan pandangan resmi setelah selesai pembahasan. Musababnya, beredar kabar bahwa TNI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 18 b. Ditetapkan 15 Oktober 2004 • Berlaku 15 Oktober 2004. com Abstrak Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan hingga saat ini oleh. Khazanah. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius. Timsus Begal Kodam dinilai menyalahi UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. REPUBLIKA. 19 Indonesia, Undang-Undang TNI, UU No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Meski demikian, Meutya menambahkan, secara umum TNI memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Saat ini, secara operasional TNI di bawah presiden, sementara secara administrasi ada di bawah Kemenhan. TIPE DOKUMEN. SerambiNews. Ismail Irwan Marzuk, Bayu Widiyanto, dan Musono. Salah satunya adalah pengokohan kembali supremasi sipil di dalam sistem ketatanegaraan. Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan. Yudo mengatakan revisi UU TNI itu merupakan amanat. •. NOMOR 34 TAHUN 2004. Oleh karena itu, jika revisi UU TNI kembali mengembalikan dwifungsi ABRI, hal ini dapat memicu kekhawatiran akan adanya. Hal itu, menurut Gufran, diperparah dengan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur ketentuan bahwa TNI dilarang untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu, dikarenakan harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh partai politik. Sesuai dengan pasal 19 dan 20 UU No. Panglima TNI yang. Han. yaitu Analisis Undang-Undang No. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Adapun sumber data sekunder bersumber dari buku-buku hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini termasuk juga skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum. 34 Tahun 2004 menyebutkan mengenai jati diri TNI, yaitu:. Namun, pada ayat (2), UU TNI mengatur ada sejumlah jabatan sipil yang diperbolehkan. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi pertahanan untuk menegakkan kedaulatan negara. com - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU No. Basarnas adalah salah satu lembaga negara yang jabatannya dapat diduduki perwira aktif TNI sesuai dengan Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 7/2012 Tabel 1 Kata Kunci Dalam UU No. 34 Tahun 2004, prajurit TNI yang masih aktif dilarang untuk memiliki bisnis dan terlibat dalam aktivitas bisnis. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik . Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyampaikan perkembangan terkini soal kajian revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menuai polemik. "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan. Terakhir, mereka mengkritik soal perubahan mekanisme pertahanan dan upaya melangkahi kewenangan Menteri Pertahanan dengan merevisi. Kedua, menurut Chotibul, karakteristik TNI dengan sistem komando tidak cocok dengan konteks civil society yang demokratis. Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana formil dalam pemeriksaan Prajurit TNI yang. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di. UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan. Dalam forum itu, koalisi masyarakat sipil juga meluncurkan kertas kebijakan berjudul: "Mengawal Reformasi TNI Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi UU No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Anggota DPR Komisi VII Mulyanto menilai BUMN Migas seperti Pertamina harus meningkatkan pengamanan terhadap aset dan melakukan manajemen risiko yang ketat serta terukur. 0 (Windows). 1. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hingga kini, rencana perubahan aturan itu masih dibahas di internal Mabes TNI dan belum disampaikan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun digodok. Judul : Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 2 Agama merupakan unsur yang terpenting dalam bimbingan mental. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal. Panglima Yudo Kecewa Prajurit TNI Kena OTT KPK. Undang-undang (UU) tentang. com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang saat ini sedang digodok Mabes TNI. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. 34 Tahun 2004 tentang TNI. ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto Djojohadikusumo menyampaikan, implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini sebenarnya sudah berjalan baik dan efektif dalam mencegah korupsi di lingkungan TNI. Ma’shum (2009:2) menjelaskan bahwa pertahanan wilayah darat tersebut haruslah bersifat semesta, yang berarti harus melibatkan seluruh warga negara,. Gugatan itu dilayangkan oleh pensiunan TNI Euis Kurniasih bersama lima orang lainnya pada November 2021. 43 INDONESIA 1 Volume 59 / No. Selain itu, TNI aktif juga tidak diperbolehkan untuk terlibat kegiatan politik apapun, baik. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 7 Undang-undang TNI No. 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan penjelasan soal wacana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menuai polemik. Gugatan yang dilayangkan sebelumnya oleh para pemohon Euis Kurniasih, Jerry Indrawan G,. Untuk itulah ada judul tulisan di atas, pentingnya kehadiran sebuah forum negara bernama Dewan Keamanan. 2. T. TNI/POLRI tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004, berdasarkan Pasal 145 UU No. Liputan6. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Berdasarkan UU TNI No 34 Tahun 2004, posisi panglima TNI dapat dijabat secara bergantian (Pasal 13 Ayat 4). Fungsi TNI tertuang dalam Undang-Undang No. Kata kunci: TNI, Pemberantasan Terorisme PENDAHULUAN a. Download. Beberapa ketentuan dalam Perpres TNI itu dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ihram. Alih-alih mendorong TNI menjadi alat pertahanan negara yang profesional, sejumlah usulan perubahan memundurkan kembali agenda reformasi. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia( UU TNI ), tidak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau tidak, sedang. Biro Peraturan Perundang-undangan 0. Presiden Joko Widodo belum memberikan komentar banyak terkait wacana revisi Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Dengan berlakunya UU No. KOMPAS. peran yang sangat vital. com. Dengan adanya tugas pokok tersebut, tugas – tugas TNI semakin kesini semakin beragam sehingga dibutuhkan semua jenis pangkalan militer yang mampu mewadahi tugas tersebut untuk meningkatkan.